Eef SA: MATERI DAN SOAL PKN (HUBUNGAN DASAR NEGARA DENGAN KONSTITUSI)

]

HUBUNGAN DASAR NEGARA DENGAN

KONSTITUSI

Kelompok 4 :

1. Agung Permana

2. Alfarizi

3. Ami Aprillia

4. Eef Saeful Anwar

5. Egi Wildan Kusuma

6. Firman Nugraha

X- TKJ 3

1. Pengertian Dasar Negara

1.1. Pengertian Dasar Negara
Dasar negara berasal dari kata dasar dan negara. Arti kata dasar adalah landasan atau foundamental. Arti kata negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang didalamnya harus ada rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Arti kata dasar negara bagi bangsa Indonesia adalah Pancasila seperti yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945.

       1.2. Fungsi dan Kedudukan Dasar Negara
          Dalam tinjauan yuridis konstitusional, Pancasila sebagai dasar negara mempunyai kedudukan sebagai norma obyektif dan norma tertinggi di dalam negara serta sebagai sumber dari segala sumber hukum dan sumber tertib hukum negara RI hal ini sesuai dengan Tap MPRS No. XX/MPRS/1966 jo Tap MPR No. V/MPR/1973 jo Tap MPR No. IX/MPR/1978, selanjutnya dipertegas lagi mengenai kedudukan Pancasila sebagai dasar negara berdasarkan Tap. MPR No. XVII/MPR/1998 yang kemudian dicabut dengan Tap. MPR RI No. II/MPR/2000.
          Dalam Tap. MPR RI No. II/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum disebutkan bahwa Pancasila dan Batang Tubuh UUD 1945 (setelah diamandemen dibaca pasal-pasal) menjadi Sumber Hukum Dasar Nasional, dan dengan ditetapkannya ketetapan ini maka Pancasila tidak lagi sebagai Sumber dari segala sumber hukum melainkan menjadi Sumber Hukum Dasar Nasional.
          Fungsi Pancasila sebagai dasar negara dalam tinjauan sosiologis berarti sebagai pengatur hidup kemasyarakatan, sedangkan tinjauan yang bersifat etis filosofis berarti sebagai pengatur tingkah laku pribadi dan cara-cara mencari kebenaran.

2. Konstitusi

       2.1. Pengertian Konstitusi
          Konstitusi negara atau Undang-Undang Dasar adalah peraturan negara yang memuat ketentuan-ketentuan pokok dan menjadi salah satu sumber dari peraturan perundangan lainnya yang berada di bawahnya.
          Istilah konstitusi sebenarnya telah dikenal sejak zaman Yunani kuno dengan istilah politeia yang memiliki arti sama dengan konstitusi dan terdapat juga istilah nomia yang diartikan sama dengan undang-undang. Kedua istilah ini dikemukakan oleh Aristoteles.
          Istilah Konstitusi berasal dari bahasa latin Constitutio atau Constituere, kemudian berkembang di Prancis dengan istilah constituer, dalam bahasa Inggrisnya dengan istilah constitution.

2.2. Macam-Macam Konstitusi
Menurut C. F. Strong membedakan konstitusi menjadi dua macam yaitu konstitusi tertulis (bila dibuat oleh yang berwenang dalam bentuk naskah) dan konstitusi tidak tertulis (tradisi).

       2.3. Sifat dan Fungsi Konstitusi Negara
          Sifat pokok konstitusi negara adalah fleksibel (luwes) dan juga rigid (kaku). Konstitusi dikatakan fleksibel apabila konstitusi itu memungkinkan adanya perubahan sewaktu-waktu sesuai dengan perkembangan masyarakat. Konstitusi dikatakan kaku apabila konstitusi itu sulit diubah kapanpun kecuali melalui amandemen.
          Fungsi pokok konstitusi negara adalah untuk membatasi kekuasaan pemerintahan negara sedemikian rupa agar penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara tidak bersifat sewenang-wenang, sehingga hak-hak warga negara terlindungi atau terjamin. Gagasan ini selanjutnya dinamakan konstitusionalisme.

      2.4. Kedudukan Konstitusi
          Undang-Undang Dasar memiliki kedudukan tertinggi dalam peraturan perundang-undangan, karena setiap perundangan yang berada dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang ada di atasnya dan apabila ada peraturan perundangan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar harus dicabut. Undang-Undang Dasar juga dipergunakan sebagai dasar dalam penyusunan peraturan perundangan yang ada di bawahnya.
          UUD yang memiliki kedudukan tertinggi sebagai fundamental law (hukum dasar). Sebagai hukum dasar yang tertulis, konstitusi mengatur tiga masalah pokok:

1. Jaminan terhadap hak asasi manusia

2. Ditetapkan susunan ketatanegaraan yang bersifat mendasar

3. Adanya pembagian atau pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan yang juga bersifat mendasar

3. Hubungan Dasar Negara dengan Konstitusi
Hubungan atau keterkaitan dasar negara dengan konstitusi suatu negara nampak pada gagasan dasar, cita-cita, dan tujuan negara yang tertuang dalam Pembukaan atau Mukadimah Undang-Undang Dasar suatu negara. Dari dasar negara inilah kehidupan negara yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan diatur dan diwujudkan. Salah satu perwujudan dalam mengatur dan menyelenggarakan kehidupan ketatanegaraan suatu negara adalah dalam bentuk konstitusi atau Undang-Undang Dasar.

3.1. Dasar Negara dan Pembukaan UUD 1945
Hubungan dasar negara dengan Pembukaan UUD 1945 dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Falsafah dasar negara Pancasila yang abstrak tercermin dalam Pembukaan UUD 1945 yang merupakan uraian terperinci dari Proklamasi 17 Agustus 1945.

2. Pancasila yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan suatu kebulatan yang utuh dan tersusun secara teratur (sistematis) dan bertingkat (hierarkis). Sila yang satu menjiwai dan meliputi sila yang lain secara bertingkat.

3. Jiwa Pancasila yang abstrak, setelah tercetus menjadi Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 tercermin dalam pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945.

4. Kesatuan tafsir sila-sila Pancasila harus bersumber dan berdasarkan Pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945

3.2. Dasar Negara dan Pasal-Pasal UUD 1945
Sila-sila Pancasila dalam kaitannya dengan pasal-pasal UUD 1945 sebagai berikut:

1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa berhubungan erat dengan pasal 29 (1,2) UUD 1945

2. Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab berhubungan erat dengan pasal 27, 28, 28 A-28 J, 29, 30, 31, 32, 33, 34 UUD 1945

3. Sila Persatuan Indonesia berhubungan erat dengan pasal 1 (1), 32, 35, 36 UUD 1945

4. Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan berhubungan erat dengan pasal 1 (2), 2, 3, 22 E, 28, 37 UUD 1945

5. Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berhubungan erat dengan pasal 23, 27 (2), 31, 33, 34 UUD 1945.

Lingkarilah kata Benar (B) atau Salah (S) pada keterangan dibawah ini!

1 Lambang Negara Indonesia Burung Garuda	B	S
2 Seperangkat ide asasi, ide pokok, ide yang fundamental, yang mendasar di sebut konstitusi	B	S
3 Suatu dasar untuk mengatur pemerintahan negara fungsi dari Pancasila	B	S
4 Bentuk negara Indonesia adalah Kerajaan	B	S
5 Ketuhanan Yang Maha Esa adalah sila ke dua	B	S
6 Konstitusi adalah kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur negara	B	S
7 Padi dan kapas adalah gambar/simbol sila pertama	B	S
8 Dasar negara adalah sumber atau pedoman dalam mendirikan dan mengatur kehidupan negara	B	S
9 Perubahan disebut juga amandemen	B	S
10 Lagu Kebangsaan Indonesia adalah Halo-halo Bandung	B	S

A.Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, d atau e pada jawaban yang paling tepat.

1. Pedoman dasar dalam mengatur kehidupan penyelenggaraan ketatanegaraanNegara

dalam berbagai bidang kehidupan yang meliputi politik, ekonomi, sosialbudaya dan

pertahanan keamanan merupakan pengertian …

a. Negara

b. Dasar Negara

c. Konstitusi

d. Konvensi

e. Traktat

2.Aturan-aturan yang timbul dan terpelihara dalam praktik oenyelenggaraan Negara

meskipun tidak tertulis disebut …

a. konstitusi

b. yurisprudensi

c. hukum dasar

d. konvensi

e. Trakta

3.Perwujudan :Pancasila sebagai dasar Negara dalam kehidupan kenegaraan

Nampak dalam ..

a. sikap dan perilaku anggota masyarakat

b. adat istiadat dan kebiasaan masyarakat

c. peraturan perundang-undangan

d. system sosial yang berbeda

e. pandangan hidup dan kepribadian bangsa

4.Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Pancasila. Hal

ini dapat disimpulkan dari …

a. Supersemar 11 Maret 19661

b. Pembukaan UUD 1945 alinea 1

c. Pembukaan UUD 1945 alinea 4

d. Dekrit Presiden

e. Batang Tubuh UUD 1945

5.Timbulnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam prakteknya terjadi dengan

cara …

a. pembrontakan

b. perserikatan

c. pemecahan

d. perjanjian

e. peleburan

6.Perbedaan bentuk negara kesatuan dengan Negara serikat terletak pada ..

a. jabatan kepala negara

b. system pemerintahan

c. jumlah undang-undang dasar yang dimiliki

d. hak untuk mengatur daerahnya

e. kedaulatan keluar dipegang oleh pemerintah pusat

7.Bentuk pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia

adalah…

a. serikat

b. kesatuan

c. demokrasi

d. republik

e. monarki

8.Konstitusi yang hanya dapat dirubah jika dengan menggunakan proses khusus adalah

konstitusi yang bersifat …

a. permanen

b. umum

c. rigid

d. flekksibel

e. tertulis

9.Istilah konstitusi dalam bahasa inggris adalah …

a. constitution

b. constium

c. constion

d. constituin

e. couscecoen

10.Konstitusi dalam pengertian sempit adalah …

a. Pancasila

b. UUD

c. UU organic

d. Konvensi/Kebiasaan

e. Peraturan perundan-undangan lainnya

11. Keseluruhan aturan dan ketentuan yang menggambarkan system ketatanegaraan

suatu negara merupakan pengertian dari …

a. konstitusi dalam arti sempit

b. konstitusi dalam arti luas

c. konstitusi dalam arti menengah

d. konstitusi dalam arti umum

e. konstitusi dalam arti tertentu

12. Yang bukan menjadi isi konstitusi adalah …

a. sifat, bentuk gegara dan bentuk pemerintahan

b. identitas Negara

c. jaminan hak-hak azazi manusia

d. dasar filsafat suatu Negara

e. ketentuan organisasi, wewenang, cara pembentukan, kedudukan lembagaNegara

13.Pada bagian awal suatu konstitusi biasanya berisi tentang…

a. cara melakukan perubahan konstitusi

b. asas dan tujuan Negara

c. identitas Negara

d. kedudukan dan wewenang lembaga Negara

e. jaminan dan perlindungan hak asasi manusia

14.Peristiwa ketatanegaraan yang sangat penting bagi bangsa Indonesiasetelah

proklamasi yang dilakukan PPKI adalah…

a. dibentuknya KNIP pengganti MPR

b. ditetapkannya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia

c. ditetapkannya sistem multi partai

d. dibentuknya kabinet yang pertama

e. disahkannya UUD Sementara

15.Dalam melakukan perubahan-perubahan atau amandemen terhadap UUD

1945terdapat kesepakatan yang sangat mendasar yaitu tidak melakukan perubahan

terhadap …

a. pembukaan UUD 1945

b. batang tubuh UUD 1945

c. pasal-pasal mengenai lembaga Negara

d. aturan peradilan

e. aturan tambahan

16.Sifat dari konvensi adalah ..

a.tetap atau permanent

b.menjamin tetapnya kekuasaan

c.sebagai pelengkap menjalankan pemerintahan

d.tidak bertentangan dengan UUD

e.melindungi hak pemerintahan

17.Proses perubahan UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR pembahasannya melalui

beberapa tingkatan. Pembahasan tingkat yang ketiga dilakukan oleh …

a. Badan Pekerja MPR

b. Rapat paripurna MPR

c. Komisi/Panitia Ad Hoc

d. Rapat Fraksi-fraksi

e. Sidang Umum MPR

18.Perubahan sistematika UUD 1945 dan naskah aslinya nampak pada jumlah
pasalnya

dari 37 pasal menjadi …

a. 49 pasal

b. 73 pasal

c. 83 pasal

d. 109 pasal

e. 170 pasal

19. Tujuan perubahan UUD Negara RI 1945 yang dilakukan bangsa Indonesiaadalah

sebagai berikut …

a. membentuk struktur ketatanegaraan

b. mewujudkan kebebasan berpendapat

c. menyempurnakan aturan dasar mengenai tata negara

d. mempertegas kekuasaan pemerintah

e. memberikan pengukuhan hukum pemerintahan

20. Yang menjadi dasar yuridis perubahan UUD Negara RI

adalah…

a. pasal 3 dan 36

b.pasal 37

c.pasal 3

d.pasal 3 dan 37

e.pasal 17 dan 28

21.Dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat terdapat empat asas fundamental

yaitu …

a. asas tujuan Negara, asas dasar Negara, asas pembangunan Negara, asaspolitik

b. asas tujuan Negara, asas konstitusional, asas ketahanan Negara, asas

dasar Negara

c. asas tujuan Negara, asas konstitusional, asas pembangunan agama, asaspolitik

d. asas dasar Negara, asas konstitusional, asas pembangunan Negara, asasdasar

Negara

e. asas tujuan negara, asas sosial , asas politik, asas budaya

22.Prinsip dasar yang menjamin prinsip persamaan kedudukan, harhkat dan

martabatwarga Negara Indonesia

antara lain , kecuali …

a. Pancasila sila kelima

b. Pembukaan UUD 1945

c. Batang Tubuh UUD 1945

d. Piagam Internasional

e. The International Bill of Rights for Woman

23.Dalam melakukan perubahan atau amandemen terhadap UUD 1945

terdapatkesepakatan yang mendasar yaitu tidak melakukan perubahan terhadap :

a. Pembukaan UUD 1945

b. Batang tubuh UUD 1945

c. Aturan Peralihan

d. Penjelasan UUD 1945

e. Pasal yang mengattur lembaga tinggi Negara

24.Kedudukan Pembukaan UUD 1945 bagi bangsa Indonesia bersifat tetap dan tidak

dapat diubah, hal ini dikarenakan …

a. pasal-pasal UUD 1945 telah diubah

b. telah disepakati oleh MPR tidak akan mengubah

c.merupakan kaidah yang fundamental terbentuknya Negara

d.merupakan keputusan Presiden dan Wakil Presiden terdahulu

e. sebagai wujud penghormatan terhadap hasil perjuangan bangsa

25.Hubungan antar Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945 adalah bahwa batang

tubuh UUD 1945 …

a.merupakan pelaksanaan dari Pembukaan UUD 1945

b.dijabarkan kedalam pembukaan UUD 1945

c.menjabarkan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan
UUD1945

d.menjabarkan kaidah Negara yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945

e.batang tubuh UUD 1945 merupakan uraian yang terperinci dari
pembukaanUUD1945

26.Menurut pasal 7 B UUD 1945 hasil amandemen istilah impeachment
diberlakukanatasusulan DPR. Adapun lembaga Negara yang berhak memeriksa,
mengadili dan memutuskannya adalah …

a. Kepolisian RI

b.Mahkamah Konstitusi

c.Majelis Permusyawaratan Rakyat

d.Komisi Yudisial

e.Kejaksaan Agung

27. Berdasarkan UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh

PPKIterdapat pokok-pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945 adalah …

        a.persatuan, demokrasi dan kerakyatan
        b.keadilan sosial dan parlemen
        c.persatuan, keadilan sosial, kedaulatan dan ketuhanan YME
        d.kedaulatan rakyat dan republik
        e.Ketuhanan YME

28. UUD 1945 merupakan satu kesatuan naskah yang terdiri atas …
       a.Pembukaan, batang tubuh dan penjelasan
        b.Pembukaan, batang tubuh dan pasal-pasal
        c.Pasal-pasal dan penjelasan
        d.Penjelasan dan aturan peralihan
        e.Penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal

29. Hal-hal di bawah ini merupakan nilai-nilai universal yang terkandung dalam
pembukaan UUD 1945, kecuali …
a. pengakuan terhadap hak asasi manusia
b.penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi
c.kemerdekaan adal hak dari segala bangsa
d.ikut melaksanakan ketertiban dunia
e.penghargaan terhadap perjuangan bangsa Indonesia

30.Dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat terdapat hal-hal pokok yang

bertaliandengan NegaraRI, kecuali…

a.dasar Negara

b.asas politik Negara

c.ketentuan UUD

d.bentuk Negara

e.tujuan Negara.

31.UUD Sementara 1950 pernah berlaku di Indonesiapada tanggal …

a.17 Agustus 1950 s.d. 5 Juli 1959

b.27 Desember 1949 s.d. 17 Agustus 1950

c.18 Agustus 1945 s.d. 27 Desember 1949

d.5 Juli 1959 s.d. 11 Maret 1966

e.5 Juli 1959 s.d. 21 Mei 1989

32.Kurun waktu berlakunya UUD 1945 pada tanggal 5 Juli 1959 s.d. 11 Maret 1966

disebut periode …

a. RIS

b. Orde Lama

c.Orde Baru

d.Reformasi

e.Demokrasi Liberal

33.Di tengah proses pembahasan perubahan UUD 1945 terdapat kesepakatan

dasardalam melakukan perubahan dengan cara addendum yaitu perubahan
dilakukandengan …

a.boleh merubah naskah asli diganti dengan yang baru

b.boleh merubah naskah asli ditambah dengan naskah baru

c.tetap mempertahankan naskah aslinya dan naskah perubahannya

diletakkanmelekat pada naskah asli

d.tetap mempertahankan naskah asli dan naskah perubahannya

e.boleh merubah naslkah asli untuk penyempurnaannya

34.Yang dijadikan sebagai dasar yuridis perubahan UUD 1945 adalah …

a.pasal 2 dan pasal 34 UUD 1945

b.pasal 2 dan pasal 35 UUD 1945

c.pasal 3 dan pasal 35 UUD 1945

d.pasal 3 dan pasal 36 UUD 1945

e.pasal 3 dan pasal 37 UUD 1945

35.UUD 1945 juga mempunyai fungsi dan perubahan sebagai alat control yang berarti
a. alat pengecek UUD itu sendiri

b.alat pengecek secara material UU

c.alat pengecek apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai atau tidakdengan

ketentuan UUD 1945

d.alat untuk melaksanakan norma-norma yang berlaku saat itu

e.alat untuk menentukan apakah layak atau tidak suatu keputusan pemerintah
dibuat

36.Berdasarkan hasil perubahan, jumlah bab UUD 1945 adalah pasal …

a.13

b.16

c.21

d.25

e.27

37.Salah satu tahapan dalam merubah suatu UUD Negara adalah dilihat dari situasi

dankondisi dimana UUD itu tidak sesuai lagi dengan jamannya antara lain…

a.tuntutan reformasi

b.Kehendak MPR

c.Kehendak pemerintah

d.Kehendak parlemen

e.Kehendak parlemen dan pemerintah

38.Sebagai warga Negara yang baik kita harus berpartisipasi aktif dalam kehidupan

bernegara, contohnya adalah …

a.memperebutkan kekuasaan

b.mengadopsi budaya barat

c.aktif dalam perkelahian di sekolah

d.mengembangkan pendidikan politik

e.menghambat penyelesaian tugas

39.Mengembangkan budaya bangsa, mengembangkan pendidikan politik merupakan

contoh tindakan yang mencerminkan tanggungjawab warga Negara di dalam …

a.memelihara dan memperbaiki proses kehidupan demokrasi

b.partisipasi aktif kepada Negara

c.mengembangkan kehidupan masyarakat

d.memecahkan masalah Negara

e.partisipasi pada hukum

40.Sebagai warga Negara dalam hidup berbangsa dan bernegara sudah selayaknya

memiliki sikap mengembangkan pola hidup …

a.konsumtif

b.individualis

c.materialis

d.ingin menguasai

e.taat pada aturan yang berlaku

41. Di Indonesia yang merupakan norma hukum tertinggi yaitu...

a.pancasila

b. Undang-undang

c.konstitusi

d.UUD 1945

e.konvensi

42. Dibawah ini tidak termasuk hal substansial dalam susunan atau sistematika

Konstitusi yaitu...

a.bagaimana kedudukan yang memerintah lebih kuat dari pada yang diperintah

b.jaminan hak-hak asasi dan kebebasan-kebebasan dasar bagi kelangsungan dan
perkembangan hidup bangsa

c.bagaimana tujuan negara dilaksanakan oleh berbagai lembaga negara

d.pembagian kekuasaaan antara berbagai lembaga negara dan bagaimana peranan
dan pengaruhnya bagi stabilitas dan dinamika pemerintahan terhadap tata
kepentingan umum

e.kesejahteraan rakyat dan pemberdayaan sumber daya alam untuk kepentingan
bangsa dan negara

43. Dilingkungan sekolah contoh kesetiakawanan ialah...

a. megikuti upacara bendera setiap hari senin

b.menetapkan jadwal piket yang merata

c.membentuk kelompok belajar bersama

d. menghimpun dana guna meringankan korban gempa

e.bermusyawarah mengadakan pelepasan siswa yang lulus

44. Yang menjadi sumber hukum bagi peraturan perundangan yang ada dalam sebuah
negara, dalam dasar kehidupan bernegara ialah...

a. UUD

b. ide-ide moral, politik dan keagamaan

c. Dasar Negara

d. konstitusi

e. HTN

45. Hubungan antara konstitusi dengan dasar negara ialah...

a. konstitusi tidak berhubungan dengan dasar negara

b. konstitusi sama dengan dasar negara

c. konstitusi adalah sumber bagi dasar negara

d. penjabaran konstitusi adalah dasar negara

e. penjabaran dari dasar negara adalah konstitusi

46. Setiap konstitusi pada umumnya berisi ketentuan tentang...

a. dasar negara pancasila

b. pembagian kekuasaan negara

c. perlindungan hak asasi manusia

d. jawaban b dan c benar

e. semua jawaban benar

47. Konstitusi yaitu keseluruhan aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis,
adapun ciri yang sangat menonjol dari konstitusi modern adalah...

a. adanya pembatasan terhadap hak asasi

b. tidak menghormati hak-hak warga negara

c. hanya menguntungkan satu golongan minoritas

d. tidak mengohormati hak dan kewajiban warga negara

e. semangat dan nilai demokrasi serta pembatasan terhadap kekuasaan

48. Penyebab terjadinya beberapa kali perubahan UUD yang dipakai oleh bangsa negara
Indonesia sejak 1945 sampai dengan sekarang adalah...

a. pemerintahannya yang sering beraganti

b. pengaruh kedatangan belanda yang ingin menjajah kembali bangsa Indonesia

c. kurang konsekuennya para pemimpin bangsa

d. adanya perubahan politik dalam pemerintahan

e. situasi dan kondisi pada saat itu

49. Konstitusi yang baik harus bersifat singkat, luwes dan fleksibel, adapun suatu
konstitusi dikatakan bersifat luwes apabila...

a. bersifat tetap

b. mudah disesuaikan dengankepentingan elit politik

c. tidak ketinggalan jaman

d. mudah dirubah sesuai dengan keinginan penjabat

e. bersifat ringkas dan padat

50. Peraturan-peraturan yang mengatur tentang cara bagaimana suatu pemerintahan
diselenggarakan baik yang tertulis maupun tidak tertulis, merupakan pengertian
dari...

a. konstitusi

b. UUD

c. norma

d. undang-undang

e. konvensi

51. Hukum dasar yang tidak tertulis yang berlaku dalam praktik penyelenggaraan
negara dinamakan...

a. konstitusi

b. kontrak

c. konvensi

d. konvergensi

e. konvenant

52. Membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan tidak
bersifat sewenang-wenang merupakan...

a. sifat pokok konstitusi

b. tujuan konstitusi

c. manfaat konstitusi

d. fungsi pokok konstitusi

e. asas pokok konstitusi

53. Dibawah ini yang bukan termasuk unsur-unsur negara hukum yaitu...

a. supermasi hukum

b. tujuan hukum

c. manfaat hukum

d. fungsi pokok konstitusi

e. asas pokok konstitusi

54. Dalam melakukan perubahan-perubahan atau amandemen terhadap UUD 1945
terdapat kesepakatan yang sangat mendasar yaitu tidak melakukan perubahan
terhadap..

a. pembukaan UUD 1945

b. batang tubuh UUD 1945

c. pasal yang mengatur lembaga tinggi negara

d. aturan peralihan

e. penjelasan UUD 1945

55. Kedudukan Pembukaan UUD 1945 bagi bangsa Indonesia bersifat tetap dan tidak
dapat dirubah-rubah, hal ini dikarenakan...

a. pasal-pasal UUD 1945 telah dirubah

b. telah disepakati oleh MPR tidak akan dirubah

c. merupakan kaidah yang fundamental terbentuknya negara

d. merupakan keputusan Presiden dan Wakil Presiden terdahulu

e. sebagai wujud penghormatan terhadap hasil perjuangan bangsa

56. Hubungan antara Pembukaan UUD 1945 dengan Batang Tubuh UUD 1945 adalah
bahwa Batang Tubuh UUD 1945...

a. merupakan pelaksanaan dari pembukaan UUD 1945

b. dijabarkan kedalam Pembukaan UUD 1945

c. menjabarkan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD1945

d. menjabarkan kaidah negara yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945

e. batang tubuh UUD 1945 merupakan uraian terperinci dari Pembukaan UUD 1945

57. Perhatikan pernyataan dibawah ini :

1. Tujuan Negara

2. Bentuk Negara

3. Dasar Filsafat Negara

4. Politik Luar Negeri

5. Tujuan Pembanguna Nasional

Dalam filsafat hukum bahwa Pembukaan UUD 1945 merupakan ‘’Staats
Fundamental Norm’’ atau pokok kaidah negara yang fundamental, dilihat dari
isinya memuat...

a. 1, 2 dan 3

b. 2, 3 dan 4

c. 3, 4 dan 5

d. 1, 3 dan 4

e. 1, 3 dan 4

58. Hubungan antara Pembukaan UUD 1945 dengan Batang Tubuh UUD 1945 adalah
bawha Batang Tubuh UUD 1945...

a. merupaka pelaksanaan dari Pembukaan UUD 1945

b. dijabarkan ke dalam Pembukaan UUD 1945

c. menjabarkan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan
UUD1945

d. menjabarkan kaidah negara yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945

e. batang tubuh UUD 1945 merupakan uraian terperinci dari pembukaan UUD1945

59. Menurut pasal 7B UUD 1945 hasil amandemen, istilah impeachement di berlakukan
atas usulan DPR. Adapun lembaga negara yang berhak memeriksa, mengadili dan
memutuskannya adalah...

a. kepolisian RI

b. mahkamah kinstitusi

c. MPR

d. komisi yudisial

e. kejaksaan agung

60. Menurut Prof.Miriam Budiardjo terdapat bermacam-macam prosedur untuk
mengubah UUD yaitu, kecuali...

a. melaui sidang badan legislatif

b. melalui referendum

c. melalui negara-negara bagian dalam negara federal

d. melalui revolusi sosial

e. melalui musyawarah khusus atau spesial convention

B. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan tepat dan benar !

1. JelaskanfungsiPancasilabagibangsa Indonesia !

2. Sebutkan 5 unsur konstitusi Negara !

3. Sebutkandanjelaskansecarasingkatpokok-pokokpikiran yang terdapatdalam
Pembukaan UUD 1945 !

4. Apamakna yang terkandungdalamPembukaan UUD 1945 alineapertama

5. Sebutkan 5 contohperilakupositipterhadapkonstiusiNegara !

6. Sebutkan sifat-sifat dari konstitusi !

7. Apa yang dimaksud dengan konvensi?

8. Mengapa setiap negara harus memiliki konstitusi ?

9. Apa yang dimaksud dengan ideologi ?

10. Sebutkan kedudukan pancasila bagi bangsa dan negara!

JAWABAN

A. PILIHAN GANDA

1. b 11. b 21. a 31. a

2. d 12. b 22. e 32. b

3. c 13. b 23. a 33. c

4. c 14. a 24. c 34. e

5. d 15. a 25. e 35. c

6. b 16. d 26. b 36. c

7. d 17. c 27. c 37. a

8. b 18. b 28. a 38. d

9. a 19. c 29. e 39. a

10. b 20. d 30. c 40. e

41. d 51. c

42. a 52. d

43. d 53. b

44. a 54. a

45. c 55. c

46. a 56. c

47. e 57. a

48. d 58. c

49. d 59. c

50. a 60. d

B. ESSAY

1. Sebagaidasarfalsafah Negara, pandanganhidup, Jiwadankepribadianbangsa,

perjanjianluhurbangsa Indonesia, tujuan yang ingindicapaibangsa Indonesia.

2. Lima unsurkonstitusi :

a. Pernyataantentanggagasanpolitik, moral dankeagamaan

b. Ketentuantentangstrukturorganisasi Negara

c. Ketentuantentang HAM

d. Prosedurmengubah UUD

e. Laranganmengubahsifattertentu UUD

3. EmpatpokokpikirandalamPembukaan UUD 1945 :

a.Persatuan : Negara senantiasamengutamakankepentinganumum di atas

kepentinganpribadimaupungolongan

b.KeadilanSosial : Negara mengaturkeadilansosialbagiseluruhwarga Negara

sesuaidenganhakdankewajiban

c. Kedaulatanrakyat :Kekuasaantertinggiada di tanganrakyat

d. Ketuhanan YME menurutdasarkemanusiaan yang adildanberadab.

4. MaknaPembukaan UUD 1945 alineapertama:

a. Dalilobyektif :penjajahantidaksesuaidenganperikemanusiaandanperikeadilan

danolehkarenanyapenjajahanharusdihapuskandarimukabumi

b. DalilSubyektif : Aspirasibangsa Indonesia sendiriuntukmembebaskandiridari

penjajahan

5. Lima contohsikapperilakupositifterhadapkonstitusiNegara :

a.Mentaatiperaturanperundangan yang berlaku, misalnyamentaatirambu-rambu

lalulintasdsb.

b. Ikutmenegakkankeamananlingkungan, missal :ikutkegiatansiskamling

c.Menerapkankedisi[linandalamberbagaikegiatan , misalnyatepatwaktu

membayar PBB dsb

d. Menjalankankehidupan yang mencerminkanketaqwaanterhadapTuhan YME,

missalmenjalankanibadahsesuaidenganagamanya.

e. Tidakmenjadigolputdalampemilu.,misalnyamenggunakanhakpilihnyadalam

pemilu legislative danPemiluPresiden

6.-fleksibel (luwes) = Konstitusi dikatakan fleksibel apabila konstitusi itu
memungkinkan adanya perubahan sewaktu-waktu sesuai dengan
perkembangan masyarakat.
   -rigid (kaku)      = Konstitusi dikatakan kaku apabila konstitusi itu sulit diubah
kapanpun kecuali melalui amandemen.
7. Konvensi adalah aturan-aturan yang timbul dan terpelihara dalam praktek
     penyelenggaraan negara yang tidak tertulis.
8. Karena kalau negara tersebut tidak memiliki konstitusi, pasti negara tersebut tidak
     akan berdiri dan masyarakat yang ada di dalamnya tidak dapat mengetahui aturan
     kehidupan ketatanegaraan dinegara tersebut.
9. Ideologi adalah seperangkat ide asasi yang merupakan ide pokok, ide fundamental
     yang menyangkut hakekat manusia.
10.Kedudukan Pancasila bagi Negara:
     1. Pancasila sebagai ideologi negara
     2. Kedudukan pancasila sebagai dasar negara
     3. Kedudukan pancasila sebagai pandangan hidup bangsa.

Catatan :
Bila ada jawaban yang kurang tepat atau salah, kepada kelompok lain kami meminta perbaikannya.

Eef SA

Sabtu, 10 Desember 2016

MATERI DAN SOAL PKN (HUBUNGAN DASAR NEGARA DENGAN KONSTITUSI)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar